LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 01 Juni 2019 | Dibaca : 471 Pengunjung

PENGUMUMAN KELULUSAN KALABAHU VI

Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang te

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 1689 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 918 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Pers Release

SIARAN PERS: PERJUANGAN BURUH TERTINDAS HINGGA EKSEKUSI

Oleh : lbhbali | 14 Juni 2019 | Dibaca : 137 Pengunjung

SIARAN PERS: PERJUANGAN BURUH TERTINDAS HINGGA EKSEKUSI

Badung, 14 Juni 2019

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2017, 14 Agustus 2017 dan 28 November 2018, YLBHI - LBH Bali sebagai Kuasa Hukum telah mendampingi saudara Putu Eka Purnama dan M. Hasan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Kasasi untuk memperjuang hak klien kami yang diputus hubungan kerjanya (PHK) secara semena-mena dan sepihak oleh PT. ESC Urban Food Station yang lebih dikenal dengan nama Sky Garden Bali

Pekerja Atas nama Putu Eka Purnamika Lesmana dan M. Hasan adalah pekerja yang bekerja di Perusahan PT. ESC Urban Food Station, selama kurang lebih 6 tahun pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Perusahaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan tanpa diawali oleh surat peringatan, perusahaan tidaklah dalam kondisi tutup, mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur).

Bahwa pekerja dipulangkan oleh pihak security/keamanan tanpa alasan yang jelas. Bahwa atas permasalahan ini pekerja sudah mengupayakan upaya perundingan atau penyelesaian secara kekeluargaan baik secara bipartite tertanggal 27 Oktober 2016 dan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali. Nmun setelah pekerja menerima anjuran dari Mediator akan tetapi pihak perusahaan menolak anjuran tersebut, hingga gugatan ini diajukan tertanggal 19 April 2017 dan hingga kini perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pada pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar memutus mengabulkan gugatan pekerja dalam perkara Perselisihan Hubungan industrial PHK oleh perusahaan. Untuk putusan Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar perusahaan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1321 K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas nama pekerja Putu Eka Purnamika Lesmana dan perkara nomor 1322 K/Pdt.Sus.Phi/2017 atas nama pekerja M. Hasan yang mana dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Merespon hal tersebut, pekerja atas nama Putu Eka Purnamika dan M. Hasan yang didampingi oleh Tim Kuasa Hukum YLBHI-LBH Bali mengajukan upaya hukum permohonan eksekusi pada Senin 11 Februari 2019 melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini dilakukan karena dari pihak perusahaan tidak melaksanakan keputusan pengadilan secara sukarela untuk memenuhi hak-hak dari pekerja. Pada proses annmaning pertama dari pengadilan tertanggal 4 Maret 2019 dan anmaning kedua tertanggal 12 Maret 2019 dari perusahaan tidak ada itikad baik untuk datang. Maka hari ini, Jumat 14 Juni 2019  dilakukan sita eksekusi sebagai upaya paksa atas tindakan “tidak beritikad dan semena mena” yang dilakukan perusahaan. Dari uraian hal-hal di atas, maka kami selaku Tim Kuasa Hukum Klien kami:

  1. Meminta Pimpinan PT. ESC Urban Food Station untuk berhenti melakukan tindakan semena-mena dan berikhtikad baik memberikan hak buruh.
  2. Meminta Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan pengawasan terhadap PT. ESC Urban Food Station

 

Narahubung: 085932811002 (Candra Dewi)


Oleh : lbhbali | 14 Juni 2019 | Dibaca : 137 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :