LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 1247 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 651 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 1208 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Pers Release

SIARAN PERS: PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2 X 330 MW MASIH BERKASUS, DIMANA INTERVENSI KOMITMEN KOSTER?

Oleh : lbhbali | 12 Desember 2018 | Dibaca : 270 Pengunjung

Denpasar, 12 Desember 2018 - PLTU Celukan Bawang  2 x 330 MW yang pada awal tahun kemarin digugat oleh sejumlah warga dari desa terdampak dan Greenpeace Indonesia, masih terus berlanjut. Setelah hakim PTUN Denpasar memenangkan pihak Gubernur dan PT. General Energi Bali, Para Penggugat kemudian mengajukan banding dan saat ini masih berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

“Kami akan terus berjuang bersama warga terdampak dan masyarakat Bali untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan dengan menghormati pemenuhan HAM dan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup (Ekologi)”, ungkap Ni Kadek Vany Primaliraning, Direktur LBH Bali.

Kami sudah menyajikan banyak bukti mengenai kerugian yang akan dialami oleh masyarakat yang tinggal disekitar PLTU Celukan Bawang. Bukti kerugian yang akan diderita oleh masyarakat akibat telah beroperasinya PLTU Celukan Bawang 1 x 380 MW, serta dampak yang akan ditimbulkan pada ekosistem laut yang saat ini menjadi daya tarik wisata Bali barat, seperti lumba-lumba dan jalak Bali.

Di tengah proses pengadilan dan pemeriksaaan perkara oleh Hakim Banding PT TUN Surabaya, Gubernur Bali Wayan Koster, mengeluarkan ide untuk mengubah bahan bakar PLTU Celukan Bawang dari batubara menjadi gas. Dari beberapa sumber berita, Wayan Koster beralasan bahwa PLTU Batubara akan merusak lingkungan dan ingin membangun Bali yang lebih bersih, hijau dan ramah lingkungan.

“Kami mengapresiasi komitmen Gubernur Bali terpilih yang juga ikut khawatir akan pencemaran polusi udara yang mengancam kesehatan masyarakat Bali, tetapi upaya tersebut tentu harus dilihat secara nyata dengan mengajukan penarikan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Pemerintah Bali”, tegas Vany.

“Jika tidak menarik kontra memori banding, dan tetap ingin mempertahankan Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW yang dalam dokumen amdal masih memakai batubara, maka dapat kami simpulkan bahwa ide tersebut hanya sekedar omong kosong”, lanjut Vany.

Selain itu, penggantian sumber energi dari batubara ke gas masih menjadi pertanyaan apakah pembangkit dengan bahan bakar gas sudah ramah lingkungan. Bahan bakar dengan menggunakan energi fosil merupakan energi kotor, dan masih berkontribusi kepada perubahan iklim. Peralihan dari batubara menjadi energi terbarukan seperti angin, tenaga surya, gelombang merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Jika mengembangkan pembangkit dengan bahan bakar gas maka, Wayan Koster melakukan hal yang inkonsistensi dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL Nasional)

Dalam RUPTL Nasional 2017-2026 telah secara jelas menyatakan bahwa “Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki sumber Daya Energi Terbarukan yang melimpah dan didukung kondisi masyarakat yang terbuka dan mudah untuk menerima teknologi terbaru akan memulai tahapan implementasi smart grid secara bertahap. Hal ini juga didukung pemerintahan Provinsi Bali yang memiliki visi menjadikan Bali sebagai Eco Green Wisata yang sejalan dengan rencana implementasi Smart Grid.”

“Jika Bali ingin menjadi yang terdepan dalam melawan perubahan iklim, pemanfaatan energi terbarukan harus dilakukan secara maksimal ditambah lagi Bali memeiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar.  Tidak ada penambahan biaya bahan bakar dalam pembangkit energi terbarukan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, energy terbarukan seperti matahari dan angin adalah energy masa depan termurah yang sangat adil bagi masyarakat”, ungkap Didit Haryo, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia.

 

Narahubung:

Ni Kadek Vany Primaliraning, Direktur LBH Bali – 082144707017

Didit Haryo, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia - 081319815456


Oleh : lbhbali | 12 Desember 2018 | Dibaca : 270 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :