LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 182 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 257 Pengunjung

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

Oleh: Agus K. Pradnyana Rendra Asisten Peng

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 19 Januari 2018 | Dibaca : 647 Pengunjung

PLTU: ENERGI KOTOR YANG DIHASILKAN PRODUKSI LISTRIK BATUBARA (HULU DAN HILIR)

Oleh: Khairullah Thofu Pengabdi Bantuan Huk

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 149 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Pers Release

HAK ANGKET DPR ATAS KPK: YLBHI-LBH BALI MENDORONG KEKUATAN ORGANISASI RAKYAT UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : lbhbali | 13 Juli 2017 | Dibaca : 317 Pengunjung

PERNYATAAN SIKAP YLBHI LBH BALI

 

No. 001/PS-RILIS/YLBHI-LBH BALI/VII/2017

"Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi"

 

Susunan kepanitian Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai KPK) diumumkan di akhir Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017. Hak angket ini diajukan bertepatan dengan upaya KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi yang melanda beberapa nama anggota dewan. Dengan dibentuknya Pansus Angket KPK, yang telah janggal secara prosedur, demikian pula secara materiil, menyebabkan keresahan masyarakat dan kalangan penggiat anti korupsi di seluruh Indonesia dikarenakan dapat melemahkan posisi KPK dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Bali (YLBHI LBH Bali) melihat pembentukan Pansus tersebut mengandung berbagai permasalahan hukum, diantaranya:

1. Menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU MD3) menyatakan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak pernah melanggar UU MD3 dikarenakan adalah lembaga independen atau mandiri dari kekuasaan manapun, sehingga menurut kami hak angket yang diajukan tidak sesuai domain.

2. Menurut Pasal 199 UU MD3, mengehendaki dilakukannya mekanisme voting agar usul penggunaan angket menjadi hak angket. Lebih lanjut menurut ayat (3) di Pasal yang sama mengatur mekanisme tersebut mensyaratkan persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadari lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Pembentukan Pansus Angket KPK tidak melalui mekanisme ini, sehingga kami memandang pembentukan Pansus Angket KPK memiliki cacat prosedur.

3. Pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK dapat dianggap sebagai upaya menganggu penegakan hukum (obstruction of justice). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal 38 ayat (2) menyatakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. sehingga seharusnya upaya untuk mengoreksi penyimpangan lembaga penyelidik, penyidik, dan penuntut serta peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman adalah melalui putusan pengadilan Apabila KPK menyimpang dalam proses penyelidikan, yang berkeberatan dapat menguji melalui praperadilan. Menurut kami, Hak Angket terhadap KPK adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap independensi KPK dan suatu bentuk obstruction of justice. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka kami YLBHI LBH Bali menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membubarkan Pansus Hak Angket KPK dikarenakan memiliki kecacatan hukum atas dasar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

2. Mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK; dan

3. Mendorong dan menghimbau kekuatan organisasi rakyat bersatu padu, untuk melawan segala bentuk upaya pelemahan penegakkan hukum, khususnya pada upaya pemberantasan korupsi di negara Indonesia.

 

Denpasar, Kamis 13, Juli 2017

Hormat Kami,

Segenap Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI LBH Bali

 

Narahubung: Made Mas Maha Wihardana, S.H. (083 117 302 936)

Dewa Putu Adnyana, S.H. (081 338 440 652)


Oleh : lbhbali | 13 Juli 2017 | Dibaca : 317 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :