LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 842 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 308 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 562 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Berita

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 562 Pengunjung

Oleh: Gina Sabrina, S.H

Asisten Pengacara Publik YLBHI LBH Bali

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan [1] terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. [2] Dengan luas wilayah mencapai 1.919.440 km2 membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi diantara negara-negara lain. Pada kenyataannya kira-kira 10% (sepuluh persen) dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini ada di Indonesia. [3] Walaupun wilayah daratan Indonesia hanya 1,3% dari jumlah seluruh wilayah darat di dunia namun didalamnya terkandung 10% dari spesies tanaman, 12% dari spesies mamalia, 16% dari spesies reptil dan amfibi dan 17% dari spesies burung.[4] Fakta bahwa Indonesia memiliki potensi yang kaya akan flora dan fauna ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok terbesar dalam perdagangan flora dan fauna di seluruh dunia.

Hal ini membawa peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan flora dan fauna untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.[5] Namun hal ini membuka celah terhadap terjadinya perdagangan satwa langka secara ilegal. Salah satu penyebab terjadinya kepunahan satwa langka adalah karena perdagangan secara ilegal yang dilakukan oleh manusia. Perdagangan satwa langka secara melawan hukum menjadi ancaman yang membahayakan untuk menjaga keberadaan satwa langka di Indonesia. Pada faktanya satwa langka yang diperjualbelikan secara melawan hukum berasal dari hasil tangkapan bukan dari pembiakan melalui penangkaran hewan. Laporan dari Pro Fauna menyebutkan bahwa 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran dan lebih dari 20% satwa langka yang dijual di pasar telah mati akibat pengangkutan yang tidak layak.[6] Jenis satwa langka yang dilarang dijual secara bebas akan terancam punah banyak diperdagangkan secara bebas di seluruh Indonesia.[7]

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya serius dalam menanggulangi perdagangan satwa langka, salah satunya dengan membentuk payung hukum untuk dapat merespon permasalahan ini.[8] Adapun berbagai peraturan yang fokus terhadap hal ini antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Peruburuan Satwa Buru.
  5. Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
  6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
  7. Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Melalui berbagai peraturan nasional dan internasional yang dibentuk oleh Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia telah memiliki komitmen untuk memberantas perdagangan satwa liar dan menjaga kelangsungan kehidupan. Implikasi dari diratifikasinya CITES adalah seluruh negara anggota yang meratifikasi CITES harus memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran terhadap satwa yang masuk dalam appendiks. Namun yang menjadi permasalahan adalah daftar satwa liar yang dilindungi dalam kerangka hukum nasional Indonesia seperti, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa belum secara lengkap mengatur mengenai satwa yang dilindungi dari luar kawasan Indonesia. Banyak satwa langka yang bukan merupakan jenis satwa endemik Indonesia belum masuk dalam daftar satwa yang dilindungi dalam hukum nasional Indonesia. Hal ini berakibat timbulnya kekosongan hukum terhadap perlindungan satwa langka yang bukan berasal dari Indonesia. Pada kasus penjualan gading gajah afrika para penegak hukum tidak dapat menjerat pelaku melalui UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dikarenakan gading gajah afrika tidak terdapat dalam daftar spesies yang telah ditentukan.

Seperti pada kasus penjualan gading gajah di pasar Jatinegara. Berdasarkan penuturan penyidik bagian subdit I tindak pidana tertentu Bareskrim Mabes Polri menuturkan bahwa masih ada modus yang sering dilakukan oleh pelaku untuk mengelabuhi aparat penegak hukum dengan cara memanfaatkan celah perundang-undangan. Menurutnya terkait penyelidikan jual beli satwa yang dilakukan di pasar Jatinegara Jakarta, pada saat penyelidikan tersebut polisi menemukan adanya praktik jual beli gading gajah di pasar tersebut. Setelah dilakukan tes hasilnya menunjukkan bahwa gading gajah yang diperjualbelikan ternyata berasal dari gajah afrika. Masalah pun muncul dimana gading gajah tidak ditemukan sebagai satwa yang dilindungi dalam hukum nasional Indonesia.[9] Akibatnya aparat penegak hukum pun tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menjerat para pelanggar hukum. Padahal salah satu konsekuensi dari diratifikasinya CITES oleh pemerintah Indonesia adalah negara tersebut wajib mentaati aturan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Terkait pada kasus perdagangan atau kepemilikan satwa liar yang dilindungi di luar negeri secara ilegal maka satwa tersebut harus diperlakukan sama dengan satwa yang dilindungi di Negara Indonesia, termasuk untuk dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi oleh Pemerintah serta dilarang dalam aktivitas jual beli. Norma yang termuat dalam CITES mensyaratkan bahwa satwa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri harus dilindungi adalah satwa yang masuk ke dalam golongan yang terancam punah.

Melalui berbagai kelemahan dalam hukum nasional Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus berupaya keras untuk menunjukkan keseriusan dalam mencegah penjualan satwa langka melalui penyesuaian dan pembaruan hukum-hukum yang mengatur mengenai perlindungan satwa langka. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi telah mendorong masuknya perubahan UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya kedalam Prolegnasi di DPR, namun sayangnya berdasarkan rapat kabinet terbatas pada Rabu 4 April 2018 yang disampaikan oleh Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM bahwa ketentuan yang ada sudah cukup untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem.[10] Dibutuhkan inisiatif dan kerja keras dari DPR untuk dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam  meneruskan agenda pembahasan perubahan UU ini. Selain itu, optimalisasi peran dan kontribusi dari seluruh stakeholder untuk terus memantau perkembangan pembahasan perubahan UU ini terlebih mengenai materi muatannya dan  memaksimalkan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar dapat menekan angka penjualan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

 


[1]Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Alumni, Bandung. 2003. Hal. 179.

[2]Jumlah pulau di Indonesia ‘berkurang’ 4.042 buahdari jumlah total 17.508 buah, akibat pembakuan nama rupa bumi oleh PBB. Metrotvnews. Jum'at, 18 Oktober 2013. Diakses 10Januari2018.

[3]Saifullah, Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, UIN Malang Press: Malang, 2007, hlm. 35

[4]Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 154

[5]WWF Indonesia, Pelaksanaan CITES di Indonesia, WWF: Jakarta. 2015.

[6]Profauna, Kepunahan Satwa Liar, diakses di http://profauna.net.id/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia. Diakses pada 10 Januari 2018

[7]Pro Fauna, Islam Peduli Terhadap Satwa, Pro Fauna:Malang, 2010, hlm.1

[8]Menurut Robert Garner terdapat 2 (dua) alasan diperlukan upaya untuk melindingi satwa liar dari ancaman kepunahan akibat dari eksploitasi kepentingan komersial,yaitu: nilai hakiki yang dimiliki oleh hewan sebagai makhluk hidup, karena adanya nilai yang terkandung pada spesies tertentu terhadap perannya yang diberikan untuk menyeimbangkan ekosistem;

  1. nilai ekonomis yang terkandung dalam konteks sebagai objek pariwisata dan sumber dari keuntungan ekonomi.
  2. nilai ekonomis yang terkandung dalam konteks sebagai objek pariwisata dan sumber dari keuntungan ekonomi.

[9]Anonim, Duh, Mirisnya Penegakan Hukum Perlindungan Satwa, diakses di http://hukumonline.com/berita/bacca/lt583426feb78a1.duuh--mirisnya--penegakan-hukum-perlindungan-satwa. Diakses pada 10 Januari 2018

[10]Andi Akmal P, DPR RI Darurat Perlindungan Satwa Liar Selamatkan Satwa Indonesia Revisi UU Konservasi, diakses di https://www.change.org/p/dpr-ri-darurat-perlindungan-satwa-liar-selamatkan-satwa-indonesia-revisiuukonservasi/responses/40966. Diakses pada 16 Mei 2018


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 562 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :