LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 1174 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 614 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 1061 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Berita

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 784 Pengunjung

Oleh: Agus K. Pradnyana Rendra

Asisten Pengacara Publik YLBHI-LBH Bali

 

Buruh merupakan seseorang yang tidak memiliki modal dan hanya memiliki tenaga yang digunakannya atau dijualnya untuk mendapat upah. Buruh tidak memiliki kendali atas proses produksi dan hanya memberikan tenaga berdasarkan permintaan pengusaha, dan untuk tenaganya tersebut, buruh memperoleh upah sebagai timbal balik (Imam Soepomo 1974:7). Secara hukum, definisi buruh lebih sempit yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No. 2 Tahun 2004). Berdasarkan definisi ini, terdapat dua unsur penting dari pengertian buruh yaitu bekerja dan menerima upah atau imbalan.

Pengusaha atau pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Buruh dan Pengusaha mempunyai ikatan dalam bentuk perjanjian kerja, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan kerja dapat terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Adapun jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

  1. Perselisihan hak yang ditafsirkan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  2. Perselisihan kepentingan yang merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak;
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksana hak, dan kewajiban ke serikat pekerja.

Sebagaimana seperti yang diterangkan di atas, segala macam perselisihan bisa saja terjadi antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.  Hal ini tidak terkecuali mengenai masalah upah yang mana masih ada perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum ketika pekerja/buruh sudah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pekerja/buruh. Selain melaporkan segala permasalahannya ke Dinas Tenaga Kerja, banyak pekerja/buruh tidak tahu bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan jika upah yang mereka terima di bawah upah minimum.

Upah berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Hak Konstitusional dari pekerja/buruh yang wajib untuk dilindungi secara hukum oleh Pemerintah. Adanya intervensi pemerintah dalam hubungan ketenagakerjaan menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yakni sifat hukum publik dan privat. Atas dasar itulah perlindungan atas pembayaran upah kepada buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu; secara Perdata, secara Pidana, dan secara Administrasi Negara.  

  

Kejahatan terhadap pembayaran upah diatur dalam pasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Kejahatan yang dimaksud menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (2), yaitu Pengusaha dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum. Upah Minimum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman

Sedangkan Pelanggaran terhadap pembayaran upah menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 186 ayat (1) adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang tidak bekerja, ketika pekerja/buruh dalam Kondisi tertentu. Kondisi tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Untuk memperoleh penangguhan pelaksanaan upah minimum sendiri, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Unsur-unsur Pasal pidana perburuhan yang dapat dikenakan ke Perusahaan, dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:

“Pasal 185ayat (1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).”

 

 

 

Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Unsur-unsur

Korban/Pelaku

Bukti-bukti yang dibutuhkan

  • Barang siapa melanggar
  • Pengusaha sebagai Pelaku dan buruh sebagai korban
  • Slip gaji terakhir atau print rekening koran untuk mengetahui gaji terakhir dikirim;
  • Fotocopy buku tabungan;
  • Kartu karyawan;
  • Perjanjian kerja;
  • Membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupah).
     

 

Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, maka sudah barang tentu pula pelanggaran terhadap ketentuan upah, yaitu dalam pasal 90 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara pembayaran upah.


Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 784 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :