LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 774 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 244 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 466 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Berita

Bali, Pariwisata dan Problematika Kaum Buruh

Oleh : lbhbali | 05 September 2017 | Dibaca : 601 Pengunjung

Haerul Umam, S.H

Pengacara Publik YLBHI – LBH Bali

 

Jika mendengar Pulau Bali, pasti yang terbayang di benak banyak orang adalah wisata pantai yang cantik, wisata alam yang indah, wisata budaya yang bagus, villa, hotel, restoran, tempat belanja yang mewah dan lengkap,“ dan tidak sedikit pula yang menyebut Bali sebagai tujuan utama pariwisata (the first of destination tourism). Dari banyak dan bermacam-macamnya sarana dan prasarana kegiatan pariwisata pasti tidak luput dari keberadaan buruh yang ikut menopang laju kegiatan usaha jasa pariwisata. Di luar dari itu semua, tidak banyak yang mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan buruh di Bali. Mulai dari upah yang mereka terima setiap bulannya, PHK yang bisa menimpa siapa saja, bahkan pemberangusan terhadap Serikat Buruh.

Ada yang menarik dari data yang kita peroleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali pada tanggal 20 April 2017. Pertama; Jumlah perusahaan yang terdaftar di Disnaker Bali sebanyak 8.153, sedangkan jumlah pengawas yang ada di Provinsi Bali sebanyak 24 orang, tentu jumlah ini sangat tidak ideal dan pasti tidak akan maksimal dalam melakukan pengawasan. Bandingkan saja 1 orang pengawas harus mengawasi sebanyak 339 perusahaan, maka tidak heran jika banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan minim sanksi dari pemerintah.

Kedua; Jumlah angkatan kerja di Bali sebanyak 2.464.039 dan jumlah pengangguran sebanyak 46.484. Jika melihat angka pengangguran, tentu jumlah ini cukup besar dan memunculkan pertanyaan yang besar bagi penulis, mengapa masih banyak pengangguran di Bali? Apakah sektor pariwisata di Bali tidak mampu memberi manfaat bagi semua rakyat Bali?

Ketiga; Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan upah. Artinya sebanyak 8.153 perusahaan dianggap mampu untuk membayar upah sesuai dengan upah yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang biasa disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Tapi pada prakteknya masih saja ada buruh yang menerima upah dibawah UMK. Meski hal ini telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”, dan diatur pula ancaman pidananya pada pasal 185 (1) disebutkan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Tapi pada penerapannya masih saja ada buruh yang menerima upah dibawah UMK, dan yang menjadi pertanyaan besar kita adalah berapa banyak perusahaan yang diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Selanjutnya, kita lihat jumlah kasus perburuhan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagai berikut:

Tahun

Jumlah Perselisihan Hak

Jumlah Perselisihan PHK

Jumlah Perselisihan Kepentingan

Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Buruh

Jumlah Perkara

2014

1

5

1

0

7

2015

2

13

0

0

15

2016

4

23

1

0

28

(Sumber: Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar)

Jika kita melihat jumlah kasus yang masuk ke PHI, tentu hal ini mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, dan kasus yang masuk di dominasi oleh kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun jika kita melihat kasus PHK secara komprehensif, masih banyak kasus PHK yang tidak masuk ke PHI.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus tersebut tidak masuk ke PHI diantaranya; dilakukan penyelesaian secara bipartit (antara pengusaha dan buruh), dilakukan penyelesaian secara mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan terkadang buruh memilih tidak menempuh jalur penyelesaian baik bipartit, mediasi bahkan ke PHI. Artinya buruh yang yang di PHK membiarkan saja kasus yang dialaminya dan memilih untuk mencari pekerjaan lain..

Melihat dari statistik diatas tentang permasalahan Buruh di Bali, penulis berkesimpulan bahwa, dari tahun ke tahun kasus perburuhan di Bali jumlahnya semakin meningkat, terutama kasus Pemutusan hubungan Kerja (PHK), dan ancaman PHK bisa menimpa siapa saja (buruh) tanpa mengenal dimana bekerja, apa pekerjaannya, dan siapa pengusahanya, baik aktif di Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau tidak. Bali hanya ramah terhadap pengusaha/investor, namun sangat tidak ramah terhadap buruh. Persoalan-persoalan diatas tentu tidak bisa dilepaskan dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali harus lebih serius dalam hal melakukan pengawasan agar permasalahan perburuhan di Bali bisa diminimalisir, dan yang paling penting melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.


Oleh : lbhbali | 05 September 2017 | Dibaca : 601 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :