LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 13 Agustus 2018 | Dibaca : 774 Pengunjung

SELEKSI PESERTA KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM VI SEGERA DIBUKA

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) diharapk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 12 Agustus 2018 | Dibaca : 244 Pengunjung

DARI RANGKAIAN KONFERENSI INTERNASIONAL: THE WEST ZONE OF PEACE

Denpasar, 2-5 Agustus 2018 lalu, Confederation

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 09 Juni 2018 | Dibaca : 466 Pengunjung

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN SATWA LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Gina Sabrina, S.H Asisten Pengacara P

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 255 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Artikel

Stop Diskriminasi pada Perempuan

Oleh : lbhbali | 08 Maret 2015 | Dibaca : 1014 Pengunjung

“Aksi Peringatan Hari Perempuan Internasional”

Denpasar, Bali Tribune

Dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional di Bajra Sandhi, Minggu (08/03/2015) pagi, Aliansi Perempuan Bali Bangkit menuntut agar jangan ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Dikatakan Koordinator aksi dari LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, hingar bingar pariwisata Bali tidak serta-merta membuat perempuan Bali terlepas dari diskriminasi dan kekerasan.

“Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2013-2014 telah terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun di ranah domestik,” paparnya. Hal lain yang harus dicermati, banyak perempuan Indonesia masih berpendidikan rendah. “Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang hanya bisa mengurusi rumah tangga, sehingga tidak perlu berpendidikan tinggi,” ungkapnya.

Demikian juga dengan akses kesehatan bagi perempuan yang juga masih minim. Selain itu, Vany juga menyoroti upah minimum provinsi Bali tahun 2015 yang ditetapkan hanya naik lima persen. “Pergub nomor 58 tahun 2014 menyengsarakan pekerja. Pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja. Belum lagi pekerja perempuan di Bali masih sering mengalami diskriminasi dengan pemberian upah di bawah UMP,” kata Vany.

Untuk itu, melalui aksi ini Aliansi Perempuan Bali Bangkit meminta kepada pihak terkait agar membuka lebar akses pendidikan bagi perempuan. Ada tujuh tuntutan yang diserukan, yaitu hentikan diskriminasi terhadap perempuan; hentikan kekerasan fisik, seksual, dan verbal terhadap perempuan; wujudkan UU perlindungan terhadap PRT; sapu bersih korupsi; serta akhiri perbudakan modern.yan

oleh

sumber : http://balitribune.co.id/2015/03/stop-diskriminasi-pada-perempuan/


Oleh : lbhbali | 08 Maret 2015 | Dibaca : 1014 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :