LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 53 Pengunjung

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

Oleh: Agus K. Pradnyana Rendra Asisten Peng

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 19 Januari 2018 | Dibaca : 438 Pengunjung

PLTU: ENERGI KOTOR YANG DIHASILKAN PRODUKSI LISTRIK BATUBARA (HULU DAN HILIR)

Oleh: Khairullah Thofu Pengabdi Bantuan Huk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 23 Desember 2017 | Dibaca : 664 Pengunjung

REKRUTMEN TERBUKA YLBHI-LBH BALI

REKRUTMEN TERBUKA YLBHI-LBH BALI Gelombang

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 11 April 2018 | Dibaca : 24 Pengunjung

KAWAL BERSAMA: SIDANG GUGATAN IZIN LINGKUNGAN PLTU BATUBARA CELUKAN BAWANG 2X330 MW, 12 APRIL 2018

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Agenda

Revisi UU KPK : AMBAK Tuntut Sikap Jokowi

Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan mengadakan aksi damai tolak RUU KPK dan segala upaya pelemahan terhadap KPK. Aksi akan diadakan pada selasa, 13 October 2015, Pukul 10.00 Wita di halaman kantor DPRD Bali. Upaya pelemahan KPK sesungguhnya sudah lama dilakukan secara sistematis dan melalui berbagai jalur, antara lain lewat uji materi atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan membatalkan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, danĀ  juga dilakukan lewat kriminalisasi terhadap penyidik dan para komisioner KPK. Dan sekarang upaya teranyar melalui Revisi UU KPK dan pengurangan anggaran untuk KPK oleh DPR. Revisi UU KPK merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari skenario besar pelemahan terhadap KPK, pemberantasan korupsi, dan agenda reformasi. Revisi UU KPK juga tidak terpisahkan dari peristiwa pengkriminalan terhadap komisioner KPK dan para pendukungnya, penerbitan Perppu pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK, dan rentetan kejadian-kejadian lainnya. Materi muatan RUU perubahan UU KPK kental dengan nuansa pelemahan dan bahkan dapat berujung pada pembubaran KPK. Apabila RUU ini disahkan, maka KPK tidak berwenang mengangkat penyidik secara mandiri, tidak berwenang melakukan penuntutan, harus menyerahkan kasus yang ditangani kepada Kepolisian dan Kejaksaan apabila nilai kerugiannya di bawah 50 Milyar, KPK harus dibubarkan dalam waktu 12 tahun ke depan, dan beberapa pemangkasan kewenangan lainnya. Revisi UU KPK kembali menjadi momen pembuktian sikap Presiden Joko Widodo. Setelah dalam beberapa kali upaya pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap dan keberpihakan yang jelas. Tanpa keberpihakan yang tegas dari Presiden Joko Widodo, maka pemberantasan korupsi di Indonesia bisa semakin lemah dan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi akan semakin berat.


Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung


Agenda Lainnya :

Lihat Arsip agenda Lainnya :