LBH Bali Terkini

Oleh : lbhbali | 19 Januari 2018 | Dibaca : 147 Pengunjung

PLTU: ENERGI KOTOR YANG DIHASILKAN PRODUKSI LISTRIK BATUBARA (HULU DAN HILIR)

Oleh: Khairullah Thofu Pengabdi Bantuan Huk

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 23 Desember 2017 | Dibaca : 427 Pengunjung

REKRUTMEN TERBUKA YLBHI-LBH BALI

REKRUTMEN TERBUKA YLBHI-LBH BALI Gelombang

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 14 Desember 2017 | Dibaca : 107 Pengunjung

JEJAK ROSA PARKS, SANG PAHLAWAN HAK ASASI DI AMERIKA SERIKAT

Catatan Kursus Singkat di Amerika Serikat oleh

Baca Detail

 


View All
Agenda Kegiatan

Oleh : lbhbali | 13 Oktober 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

REVISI UU KPK : AMBAK TUNTUT SIKAP JOKOWI

Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) akan

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 27 Mei 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

TROTOAR MENJADI TIDAK NYAMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS-PEJALAN KAKI

Bertempat di LBH Bali, LBH Bali bersama 22 oran

Baca Detail

 


Oleh : lbhbali | 06 April 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

UPAH MURAH UNTUK BURUH ?

Bali tidak hanya menarik perhatian para wisataw

Baca Detail

 


View All
KALABAHU 2016
Baca Agenda

UPAH MURAH UNTUK BURUH ?

Oleh : lbhbali | 06 April 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung

Bali tidak hanya menarik perhatian para wisatawan tetapi juga menarik perhatian para pencari kerja untuk mencari peruntungannya. Industri pariwisata yang digadang-gadang menjadi motor penggerak perekonomian Bali memang banyak menyediakan peluang kerja, namun hal juga sebanding dengan permasalahan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Beberapa waktu lalu LBH Bali meminta data ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk mengetahui jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah di Tahun 2015, diperoleh tidak satupun perusahaan yang mengajukan “Penangguhan Upah”. Tetapi berdasarkan hasil riset LBH Bali, masih banyak pekerja/buruh yang sering menjadi korban dari praktek upah murah, pekerja/buruh masih menerima upah di bawah upah minimum. Hal ini terus terjadi berkali-kali, padahal jelas berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, aturan ini terlihat tidak memiliki sisi tajam, karena hingga saat ini di Bali belum terlihat adanya penerapan sanksi ini kepada perusahaan yang menerapkan upah dibawah upah minimum. Melihat problematika pekerja/buruh yang terjadi di tengah-tengah semakin meningkatnya pencari kerja , maka LBH Bali memandang perlu untuk mengadakan Diskusi Publik pada Jumat 10 April 2015 pukul 09.00 sampai selesai dengan tema “Efektivitas Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Bali” dengan menempatkan setiap partisipan sebagai Pembicara (ILC). Diskusi yang akan diadakan di Hotel Oranjje Denpasar bertujuan mencari akar persoalan apa yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan upah minimum di Provinsi Bali, mendorong dinas terkait untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya agar terjamin hak-hak normatif para pekerja/buruh serta adanya solusi terkait permasalahan tidak maksimalnya pelaksanaan upah minimum di Provinsi Bali


Oleh : lbhbali | 06 April 2015 | Dibaca : 255 Pengunjung


Agenda Lainnya :

Lihat Arsip agenda Lainnya :