UPAH MURAH UNTUK BURUH ?

  • 06 April 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 326 Pengunjung

Hari/Tanggal
:
Senin, 06 April 2015 s/d Senin, 00 00 0000
Tempat
:

Bali tidak hanya menarik perhatian para wisatawan tetapi juga menarik perhatian para pencari kerja untuk mencari peruntungannya. Industri pariwisata yang digadang-gadang menjadi motor penggerak perekonomian Bali memang banyak menyediakan peluang kerja, namun hal juga sebanding dengan permasalahan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Beberapa waktu lalu LBH Bali meminta data ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk mengetahui jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah di Tahun 2015, diperoleh tidak satupun perusahaan yang mengajukan “Penangguhan Upah”. Tetapi berdasarkan hasil riset LBH Bali, masih banyak pekerja/buruh yang sering menjadi korban dari praktek upah murah, pekerja/buruh masih menerima upah di bawah upah minimum. Hal ini terus terjadi berkali-kali, padahal jelas berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, aturan ini terlihat tidak memiliki sisi tajam, karena hingga saat ini di Bali belum terlihat adanya penerapan sanksi ini kepada perusahaan yang menerapkan upah dibawah upah minimum. Melihat problematika pekerja/buruh yang terjadi di tengah-tengah semakin meningkatnya pencari kerja , maka LBH Bali memandang perlu untuk mengadakan Diskusi Publik pada Jumat 10 April 2015 pukul 09.00 sampai selesai dengan tema “Efektivitas Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Bali” dengan menempatkan setiap partisipan sebagai Pembicara (ILC). Diskusi yang akan diadakan di Hotel Oranjje Denpasar bertujuan mencari akar persoalan apa yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan upah minimum di Provinsi Bali, mendorong dinas terkait untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya agar terjamin hak-hak normatif para pekerja/buruh serta adanya solusi terkait permasalahan tidak maksimalnya pelaksanaan upah minimum di Provinsi Bali


  • 06 April 2015
  • Oleh: lbhbali
  • Dibaca: 326 Pengunjung

Agenda Terkait Lainnya